Liberalisasi Energi di Balik Pencabutan Subsidi

Liberalisasi Energi di Balik Pencabutan Subsidi

Jumat, 17 Desember 2010 | Editorial

Harga BBM akan naik lagi! Meskipun dengan modus pembatasan penggunaan BBM bersubsidi, dan alasan kekurangan anggaran untuk subsidi, atau subsidi yang tidak tepat sasaran, atau alasan lain, pencabutan subsidi tersebut tak lain dari langkah liberalisasi sektor enegeri. Apa maknanya? Harga BBM di dalam negeri diserahkan pada "mekanisme pasar", atau perlahan tapi pasti akan disamakan dengan harga BBM di belahan dunia lain yang kondisi industri maupun rakyatnya jelas lebih makmur. Istilah diserahkan pada "mekanisme pasar" sesungguhnya sama dengan diserahkan pada "kehendak para perusahaan-perusahaan raksasa perminyakan" untuk menentukan harga sesuai tingkat keuntungan yang mereka inginkan.



Dalam lingkup dalam negeri, harga BBM yang dijual oleh SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) milik Pertamina menjadi sama harganya dengan harga di SPBU asing. Ekonom Ichsanudin Noersi, dalam salah satu media nasional beberapa waktu lalu, memastikan bahwa langkah pemerintah ini menuruti dikte dari Bank Dunia (Worl Bank) dan lembaga donor internasional lain, yang selama ini menjadi alat bagi kepentingan kapitalis multinasional asing.



Tak bisa dibantah, ketika pemerintah mulai mengkampanyekan rencana "pembatasan" ini bulan lalu, SPBU-SPBU milik perusahaan asing telah kebanjiran pembeli. Sejumlah media massa ibukota dua hari terakhir melaporkan kenaikan jumlah pembeli di SPBU asing seperti Shell (milik Inggris dan Belanda), Petronas (Malaysia), dan Total (asal Prancis), telah mencapai 20 persen. Belum kami temukan publikasi laporan perkembangan penjualan di SPBU milik Pertamina, namun secara logis dapat kita pastikan mengalami pengurangan. Dengan demikian pembatasan penggunaan BBM bersubsidi ini telah berdampak langsung menguntungkan SPBU-SPBU asing, dan membuka ruang yang semakin luas bagi mereka untuk meluaskan "usaha"nya ke seluruh pelosok negeri.



Sebaliknya, di sisi Pertamina, akan mengalami kerugian dengan berkurangnya pembeli akibat kalah bersaing dalam hal pelayanan maupun penyediaan BBM yang berkualitas. Terlepas bahwa perusahaan milik negara ini perlahan telah dikomersialisasi seturut kehendak hukum pasar bebas, dan Pertamina sendiri menyatakan kesiapan menghadapi persaingan bebas, namun kenyataan menunjukkan bahwa Pertamina sebagai aset strategis milik negara sedang dihancurkan secara sistematis oleh kebijakan ini. Terlebih lagi, pemotongan subsidi bagi mayoritas kendaraan roda empat ini akan berdampak langsung terhadap industri kecil dan menengah, terutama yang menggunakan kendaraan berplat hitam untuk kebutuhan operisional usahanya. Sementara rakyat miskin, seperti disampaikan berbagai penelitian maupun kenyataan empiris, harus menanggung dampak domino berupa kenaikan harga dan menurunnya daya beli.



Penolakan-penolakan terhadap pemotongan subsidi (dalam berbagai modus) ini, sejak semula, tidak pernah didengarkan dan dituruti oleh pemerintahan. Pemerintah memilih untuk patuh pada perintah lembaga donor asing yang mewakili kepentingan imperialis minyak. Meski demikian, sikap penolakan perlu dan harus tetap ditunjukkan bahkan dengan lebih keras. Pihak-pihak yang berkepentingan, baik kalangan pengusaha kecil-menengah, buruh, nelayan, dan kaum miskin, serta seluruh kekuatan-kekuatan politik pro kepentingan nasional perlu bersatu-padu menyatakan penolakan terhadap rencana pemerintah ini. Atau, kita akan semakin terhisap dan terjajah oleh kepentingan para imperialis minyak yang telah bersekongkol dengan pemerintah berkuasa.



Anda dapat menanggapi Editorial kami di: redaksiberdikari@yahoo.com

http://berdikarionline.com/editorial/20101217/liberalisasi-energi-di-balik-pencabutan-subsidi.html